Thursday, September 21, 2017

KONFERENSI NASIONAL HUKUM TATA NEGARA KE-4

Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia dengan proklamasi kemerdekaan, serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusinya, maka terbentuklah pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia (Maria Farida, 2008:39). Dalam pandangan Hans Kelsen serta Hans Nawiaski hukum merupakan suatu sistem yang hierarkis. Tatanan hukum bukanlah sebuah sistem norma yang terkordinir yang berkedudukan sama, melainkan sebuah hierarki norma hukum  dengan berbagai jenjang (Hans Kelsen, 2011:5) Sebagai negara yang terpengaruh oleh sistem civil law, eksistensi hukum formil tertulis mendapatkan tempat yang utama di Indonesia. Sebab salah satu karakteristik dari sistem civil law adalah hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat serta tersusun secara sistemik dan terkodifikasi.

Seiring berjalannya waktu, dengan pengaruh sistem civil law yang masih bertahan hingga saat ini, Indonesia pun mengalami sebuah permasalah pembengkakan jumlah regulasi yang tak terkendali (obesitas regulasi). Menurut Data Kementerian Hukum dan HAM per Oktober 2016 terdapat kurang lebih 62 (enam puluh dua) ribu peraturan perundang-undangan tersebar di berbagai instansi. (Detik.Com, 28 Oktober 2016). Dampak obesitas regulasi ini adalah percepataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik menjadi terhambat akibat peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak harmonis, tidak sinkron dan saling tumpang tindih.

Terhadap gejala obesitas regulasi ini Presiden Joko Widodo sejak awal memerintah sudah berulang kali menegaskan bahwa semua kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus mulai menghentikan kebiasaan membentuk peraturan perundang-undangan yang sesungguhnya tidak diperlukan agar dapat mengurangi gejala obesitas regulasi (jumlah peraturan perundang-undangan yang terlalu banyak), namun kebijakan Presiden tersebut ternyata belum sepenuhnya efektif. Kementerian dan lembaga masih ambisius untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Add a comment

Read more: KONFERENSI NASIONAL HUKUM TATA NEGARA KE-4

Pernyataan Sikap Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang Evaluasi Rencana Penambahan Jumlah Kursi DPR

Evaluasi Rencana Penambahan Jumlah Kursi DPR

Oleh:

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Pendahuluan

Salah satu isu krusial yang kini tengah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu adalah penambahan jumlah kursi DPR. Komisi II DPR mengusulkan penambahan jumlah alokasi kursi DPR sebanyak 19 kursi dari 18 daerah pemilihan (dapil). Dengan penambahan itu, kursi DPR yang saat ini berjumlah 560 akan menjadi sebanyak 579 kursi untuk periode 2019-2024.

            Menurut Wakil Ketua Pansus Pemilu Benny K. Harman, Pansus RUU Pemilu telah memperhitungkan luasan daerah, pertambahan penduduk, serta adanya beberapa daerah pemekaran baru yang melatari rencana penambahan kursi. Kata Benny, alokasi kursi di setiap daerah pemilihan (dapil) yang dipakai selama ini didasarkan pada jumlah penduduk. Luas wilayah dan kondisi geografis tidak diperhitungkan. Pansus RUU Pemilu ingin mengubah sistem itu. Berdasarkan hasil pembahasan di Pansus, kemudian disepakati penambahan jumlah 19 kursi setelah memperhitungkan luasan geografis dan munculnya beberapa daerah pemekaran baru (rmol.co : 17/4/2017)

Selain itu, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria mengatakan, penambahan kursi sesuai dengan semakin banyaknya penduduk di Indonesia. Sebab yang terjadi selama ini, satu anggota DPR RI bisa mewakili 700 ribu penduduk di satu provinsi. Sehingga tidak efektif dalam menyerap aspirasi (merdeka.com : 17/5/2017). “Sementara itu Pemerintah baru setuju lima tambahan kursi, masukan (jumlah kursi) yang terhormat anggota DPR sedang pemerintah kaji detailnya dulu,” kata Mendagri, Tjahjo Kumolo (kompas.com : 24/4/2017).

Dengan realitas penyelenggaraan fungsi legislasi DPR serta perkembangan kehidupan bernegara saat ini, apakah penambahan jumlah kursi DPR memang diperlukan guna meningkatkan efektifitas kinerja DPR sebagai lembaga perwakilan?

Add a comment

Read more: Pernyataan Sikap Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang...

Open Recruitmen

or pusako biru

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas membuka program Internship atau magang bagi Mahasiswa/i Aktif Fakultas Hukum Universitas Andalas. Kesempatan ini ditujukan kepada seluruh Mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuannya dibidang Ilmu Hukum terutama dalam kajian Hukum Tata Negara yang berkembang di Indonesia.

Persyaratan Umum:

  1. Mahasiswa/i Aktif Fakultas Hukum Universitas Andalas
  2. Angkatan Bp 14, 15, dan 16
  3. Bersedia mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusast Studi Konstitusi
  4. Diutamakan menguasai Website dan Desain Grafis
  5. Dapat bekerja dibawah tekanan

Persyaratan Administratif:

  1. Mengisi formulir pendaftaran
  2. Menyerahkan foto 2x3cm dua lembar
  3. Menyerahkan fotocopy KTM
  4. Menyerahkan Transkrip Nilai Terakir
  5. Menyerahkan Curiculum Vitae dengan foto
  6. Menulis Motivasi “Mengapa anda pantas diterima dalam program internship ini.

Pendaftaran dibuka tanggal 24 -31 JAN 2017

(Seluruh berkas dirangkap dua dan dimasukan dalam map merah)

Formulir pendafaran dapat di UNDUH DISINI

Add a comment

Hatta

Yamin

SEKRETARIAT PUSAKO FH-UNAND

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Lt II Gedung Bersama Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Telp/Fax : 0751-775692 E-mail : sekretariat@pusako.or.id Twitter : @PUSaKO_UNAND